Ribuan warga turun Aksi ke jalan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran, menuntut Bupati Pati, Sudewo, mundur dari jabatannya. (Foto: Lingkarjateng)
PULBAKET.COM, PATI, 14 AGUSTUS 2025 — Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggelar demonstrasi besar di Kantor Bupati dan DPRD Pati, menuntut Bupati Sudewo mundur meski kebijakan kenaikan PBB hingga 250 persen telah dibatalkan. Aksi pada Rabu (13/8) berujung ricuh dan memicu respons keamanan.
Gelombang Aksi Desak Sudewo Mundur
Demo Pati berangkat dari penolakan publik atas kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen yang sempat dicanangkan. Meski kebijakan itu telah ditarik, massa menilai dampak psikologis dan ekonomi kebijakan tersebut terlanjur menimbulkan kegaduhan dan menuntut pertanggungjawaban politik berupa pengunduran diri Bupati Sudewo. Di lapangan, tuntutan melebar mencakup transparansi kebijakan dan tata kelola pemerintahan daerah.
Latar Kebijakan PBB 250 Persen
Polemik kenaikan PBB menjadi pemantik utama konsolidasi massa. Pembatalan kebijakan dinilai belum cukup untuk memulihkan kepercayaan, sehingga desakan beralih pada evaluasi kepemimpinan melalui mekanisme politik dan pengawasan legislatif yang kini mulai ditempuh DPRD.
Kronologi Aksi 13 Agustus 2025
Dorong Gerbang hingga Semprotan Air dan Gas Air Mata
Pagi hingga siang, massa berkumpul di sekitar Kantor Bupati dan DPRD Pati. Ketegangan memuncak saat sebagian peserta aksi mendorong barikade di gerbang kantor dewan. Lemparan botol air mineral dan benda tumpul terjadi, dibalas aparat dengan semprotan meriam air dan penembakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan dan menjaga perimeternya
Sesaat setelah kericuhan di gerbang, massa berhasil merangsek ke area gedung dewan. Sejumlah fasilitas mengalami kerusakan; pot tanaman dan tanah berserakan di dalam gedung. Keadaan memaksa penambahan pengamanan guna mencegah eskalasi lebih lanjut dan mengamankan aset pemerintahan.
Sudewo Temui Massa, Lalu Dilempari
Menjelang siang, Bupati Sudewo sempat keluar menemui massa dari atas kendaraan taktis. Ia menyampaikan permintaan maaf serta komitmen memperbaiki kinerja. Namun, situasi kembali memanas; lemparan botol hingga sandal diarahkan ke Bupati, memaksa dirinya kembali masuk ke area kantor pemerintahan untuk alasan keamanan.
Otoritas kesehatan daerah mencatat puluhan korban luka akibat bentrokan di sekitar lokasi aksi. Dinas Kesehatan Kabupaten Pati mendata total 64 orang luka dengan enam di antaranya menjalani perawatan inap, selebihnya rawat jalan. Kepolisian menegaskan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, meluruskan kabar simpang siur yang sempat beredar.
11 Orang Diamankan sebagai Terduga Provokator
Untuk meredam potensi lanjutan kericuhan, aparat mengamankan 11 orang yang diduga sebagai provokator. Mereka didata dan diperiksa guna penegakan hukum lanjutan. Di lokasi aksi, sebuah kendaraan dinas kepolisian juga dilaporkan rusak berat. Pengamanan berskala memadai tetap disiagakan pasca-aksi untuk menjaga kondusivitas.
Menanggapi dinamika di lapangan dan gelombang desakan publik, DPRD Kabupaten Pati mengetuk keputusan untuk mengaktifkan hak angket dan membentuk pansus pemakzulan. Langkah ini dimaksudkan untuk menguji akuntabilitas kebijakan, termasuk polemik PBB, tata kelola anggaran, dan proses pengisian jabatan strategis. Proses ini memberi payung hukum bagi DPRD melakukan penyelidikan menyeluruh sebelum menentukan langkah politik berikutnya.
Sikap Fraksi-Fraksi
Sejumlah fraksi di DPRD menyatakan perlunya mekanisme pengawasan ketat agar kebijakan daerah tetap transparan dan tidak menimbulkan gejolak. Dorongan hak angket dipandang sebagai jalur konstitusional untuk memastikan pemerintahan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas serta menimbang ulang keputusan publik yang berdampak luas.
Bupati Sudewo menegaskan tidak akan mundur dari jabatannya. Ia beralasan posisinya diperoleh melalui proses pemilihan yang konstitusional dan demokratis. Meski demikian, ia menyatakan menghormati kewenangan legislatif untuk menjalankan hak angket dan memverifikasi kebijakan-kebijakan pemerintahannya sesuai aturan perundang-undangan.
Analisis & Dampak
Implikasi Hukum & Tata Kelola
Aktivasi hak angket dan pembentukan pansus pemakzulan menjadi preseden penting dalam pengawasan kebijakan fiskal daerah. Jika penyelidikan legislatif menemukan pelanggaran berat terhadap sumpah jabatan, peraturan perundang-undangan memberi rambu-rambu sanksi politik hingga pemakzulan melalui prosedur bertingkat. Dalam konteks ini, verifikasi menyeluruh atas proses perumusan, sosialisasi, dan pembatalan kenaikan PBB menjadi kunci untuk memastikan akuntabilitas.
Gejolak kebijakan pajak daerah menyentuh langsung kemampuan bayar wajib pajak, iklim usaha kecil-menengah, serta persepsi keadilan fiskal. Kerusuhan yang menyertai aksi menimbulkan external cost bagi layanan publik dan pemulihan fasilitas. Karena itu, transparansi basis data NJOP, klasifikasi objek pajak, serta simulasi dampak kebijakan menjadi prasyarat mutlak sebelum setiap revisi tarif.
Skenario Ke Depan
Jangka Pendek: DPRD memulai tahapan hak angket dan kerja pansus, aparat menjaga kondusivitas, layanan publik dipulihkan.
Jangka Menengah: Rekomendasi pansus menentukan arah: koreksi kebijakan fiskal, sanksi administratif, atau opsi politik lebih jauh sesuai temuan.
Jangka Panjang:
Tata kelola pajak daerah diperbaiki melalui partisipasi publik, uji dampak regulasi (regulatory impact assessment), dan kanal aduan kebijakan yang responsif.
Konteks & Timeline Singkat
Pra-aksi: Penolakan publik terhadap rencana kenaikan PBB hingga 250% memuncak; kebijakan dibatalkan, namun tuntutan beralih pada pertanggungjawaban politik.
Rabu, 13 Agustus 2025: Aksi besar di Kantor Bupati dan DPRD Pati; terjadi lemparan botol, meriam air, dan gas air mata; massa masuk ke gedung dewan dan terjadi perusakan.
Siang hari: Bupati Sudewo menemui massa, menyampaikan permintaan maaf singkat; situasi kembali ricuh, Bupati mundur ke area aman.
Sore–malam: Kepolisian memastikan tidak ada korban jiwa; Dinkes mencatat 64 luka; 11 orang diamankan sebagai terduga provokator; pengamanan diperkuat.
Pasca-aksi: DPRD mengetuk hak angket dan membentuk pansus untuk mendalami kebijakan dan akuntabilitas kepala daerah.
