Demonstrasi Bagian Demokrasi, Aparat di Larang Lakukan Kekerasan

oleh -0 Dilihat
oleh
Rapat Terbatas Kemenpolhukam Aksi Demonstrasi
Rapat Terbatas Kemenpolhukam, Hadapai Aksi Demontrasi Mahasiswa dan Masyarakat

Aksi Demonstrasi Oleh Masyarakat dan Mahasiswa,  Aparat di Minta Tidak Lakukan Kekerasan dan Senjata Api/Tajam

Pulbaket | Jakarta- Menteri Koordinator Polhukam Mahfud MD memimpin rapat terbatas dikantornya, membahas mengenai situasi politik dan keamanan dalam negeri, pada Sabtu (9/4). Salah satu yang dibahas mengenai rencana Aksi Demonstrasi oleh elemen masyarakat dan mahasiswa pada Senen, 11 April 2022 mendatang.

Rapat terbatas yang dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Kepala BIN, Panglima TNI, Kepala Staf Presiden dan Wakabaintelkam mewakili Kapolri, beserta sejumlah pejabat Eselon I Kemenko Polhukam.

Usai rapat, Mahfud MD memberikan keterangan pers kepada awak media. Mahfud mengatakan telah meminta pihak penegak hukum  yang mengamankan aksi demonstrasi untuk tak melakukan kekerasan.

“Dalam menghadapi rencana unjuk rasa itu, pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum, agar melakukan pelayanan dan pengamanan sebaik-baiknya,” kata Mahfud MD.

“Dan tidak boleh ada kekerasan, tidak membawa peluru tajam, juga jangan sampai terpancing oleh provokasi,” sambung dia.

“Pemerintah melihat aksi demonstrasi adalah merupakan bagian dari demokrasi” tegas dia.

Meski demikian, Indonesia tetap merupakan negara hukum. Sehingga dia pun mengimbau kepada masa demonstrasi untuk bisa menyampaikan aspirasi dengan tertib.

“Pemerintah mengimbau agar di dalam menyampaikan aspirasi supaya dilakukan dengan tertib, tidak anarkis, dan tidak melanggar hukum. Yang penting, aspirasinya bisa didengar oleh pemerintah dan masyarakat,” ungkap Mahfud.

Dalam beberapa hari terakhir kebelakang, aksi demonstrasi mahasiswa muncul dibeberapa daerah, merespons sejumlah isu nasional, kenaikan BBM, Kenaikan pajak, penegakan hukum dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode dan penundaan pemilu, oleh beberapa Ketua Parpol dan Menteri. Mereka menyatakan penolakan atas wacana itu.

Demonstrasi pun pecah di sejumlah daerah. Mulai dari Bogor, Jawa Tengah, Makassar, hingga DIY yang di lakukan oleh elemen masyarakat dan mahasiswa.

Aksi demo nasional ini, diwacanakan akan dilakukan di Jakarta pada 11  dan 21 April mendatang,   yang akan dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa dan Elemen Masyarakat.

Baca berita lain di PulBaket

Partner : wartabelanegara dan ex-pose

Tinggalkan Balasan

No More Posts Available.

No more pages to load.