Aksi Demo Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi Poleweli Mandar Digelar di Beberapa Titik
PULBAKET, Polewali Mandar — Aksi Demo kembali dilakukan di beberapa titik lokasi Kabupaten Polewali Mandar , oleh sejumlah Mahasiswa bergabung dengan Pemuda Anti Korupsi pada hari Kamis ( 9/11/2023)
Adapun titik lokasi aksi demo dimulai dari Kantor Bupati Polewali Mandar pada pukul 10.00, dan dilanjutkan aksi demo pukul 11,00 di Kejaksaan Negeri Polewali Mandar Sulawesi Barat.
Aksi demo Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi sebagai wujud bentuk kepedulian Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar terhadap maraknya dugaan korupsi yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.
Mereka menganggap dugaan praktik korupsi di Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar sudah sangat meresahkan Masyarakat. Para Demonstran meminta aparat penegak hukum untuk tajam adanya dugaan praktik korupsi ini.
Zubair, selaku koordinator aksi Demo menyampaikan dalam orasinya berdasarkan data yang dimiliki bahwa APBD yang di dapat dari pemerintah pusat, melalui dana DAK, DAU ditampung di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang di keluarkan , kebeberapa instansi terkait anggaran belanja.
Hal ini juga telah di sampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada saat Kunjungan di Kabupaten Polewali Mandar .
Laporan pertanggung jawaban Bupati Polewali Mandar kepada Legislatif berbeda dengan laporan pertanggung jawaban yang di berikan kepada BPK.
Zubair juga menyampaikan bahwa, ada dugaan main mata antara DPRD dengan Bupati Polewali Mandar. Hal ini di buktikan dengan perbedaan dokumen laporan LKPJ Bupati ke DPRD sejumlah 11, M. Sedang kan laporan pertanggung jawaban keuangan Bupati kepada BPK hanya sejumlah 2,M.
Selain itu anggaran NAKES sebesar 20,M di Tahun 2020 hingga di Tahun 2021 membengkak menjadi 93, M untuk insentif tenaga kesehatan Covid19.
“Namun sama-sama kita ketahui tenaga kesehatan Covid19 itu hanya menerima dana insentif sampai pada bulan januari saja di Tahun 2021, selebihnya , kemana?,” tanya Zubair.
Begitu juga anggaran pelumas bahan bakar di masa pandemi lebih tinggi di anggarkan sebesar 9,M di Tahun 2021 hingga di Tahun 2022 8,M sementara pembelian obat obatan kisarannya hanya 5,M sampai 7,M .
Diketahui juga ada tambahan dana untuk keamanan atau security setiap OPD yang nilainya belasan juta hingga miliaran rupiah yang dianggarkan .
“Sementara kita ketahui bersama setiap kita memasuki OPD yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, tidak tampak keamanan atau security dan masih banyak lagi yang akan saya sampaikan,” jelas zubair.
“Kami akan kembali lagi dengan jumlah massa yang lebih besar karena hari ini tidak ada satupun dari Pemda apalagi Bupati Polewali Mandar yang mau keluar menerima kami. Ini menambah dugaan kuat bahwa praktik-praktik korupsi di Kabupaten Polewali Mandar benar adanya,” tambah Zubair.
“Tuntutan kami kepada APH Kejaksaan dan Kepolisian , meminta di tegakkan kebenaran dan keadilan. Karna korupsi itu sangat berpengaruh besar, dampaknya sangat buruk meresahkan masyarakat,” tutup zubair.
Sumber : Puang Laufa / PLPB
Baca Berita Lainya
- Komitmen TNI Kasus Korupsi di Basarnas, Semua Terbuka
- Kejati Jabar Tetapkan Empat Tersangka Dugaan Korupsi Dana Bos Madrasah Rp22 Miliar
- Ratusan Massa Puskaptis Geruduk Kejari Banyuwangi Minta Tersangka Korupsi Mamin 2021 di Tahan
- Dugaan Korupsi Royalti Tambang, HMI Lotim Minta Kejati NTB Tak Tebang Pilih
- Kasus Korupsi Lahan Rusun di Cengkareng, Bareskrim Amankan Aset Senilai Rp 700 Miliar
