Bogor, PULBAKET – Ikatan Mahasiswa Bogor menggelar aksi unjuk rasa di Istana Bogor. Masa aksi dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM Bogor membuat aksi treatrikal mendorong motor dari Jalan Air mancur sampa ke Parkiran Gedung wanita.

Korlap Aksi Nana Mulyana mengatakan, aksi mahasiswa ini untuk menyoroti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi. Pasalnya kenaikan BBM kali ini dinilai adalah sebuah kegagalan pemimpin Bumi pertiwi dalam menjalankan nahkodanya.

“Presiden tak mampu memprioritaskan kesejahteraan masyarakat, masyarakat menengah kebawah tentunya sangat terdampak ketika harga BBM dinaikan. Ketika dinaikan maka bahan pokok lainnya pun akan ikut naik pula,” tegas Nana kepada wartawan, Selasa, 6 September 2022.

Nana menambahkan, polemik yang menggucang Bumi pertiwi ini dimulai dari banyaknya pasal kontroversial dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana (RKUHP) yang kita nilai seperti terlahir kembali produk kolonial gaya baru.

“Yang kita kaji ada sekitar 14 pasal kontroversial, salah satunya yang sangat kita soroti pada pasal 218 dan 207 soal menghina Presiden dan pejabat pemerintahan akan dipidana. Selain itu kami menilai hal ini ambigu, pasal tersebeut mencerminkan kemunduran Bumi pertiwi,” ucapnya.

Lebih lanjut Nana mengeatakan, majunya sebuah Negara itu karena adanya check and balance didalamnya. Jika suara-suara rakyat dibatasi, bagaimana caranya kita mengontrol stabilitas Negara.

“Yang paling penting ialah ketika pejabat lembaga setingkat Negara proporsional dalam menjalankan tupoksinya, ” katanya.

Senada Ketua Umum PC IMM Bogor, Hendi mengatakan, aksi ini dibuat sebagai bentuk kekecawan masyarakat kepada pemerintah yang mengeluarkan kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat.

“Seharusnya di posisi seperti ini pemerintah harus bijak karena kondisi 2 tahun terakhir kondisi ekonomi kita masih terdampak oleh Covid-19,” katanya.

Baca Berita Lain Kami Luapan Air Irigasi, Jalan Raya Leuwiliang Jadi Langganan Banjir

Hendi menegaskan, pihaknya menolak kenaikan BBM Bersubsidi dan meminta Presiden untuk menunda proyek IKN dan Proyek Nasional lainya untuk fokus pemulihan ekonomi dan tidak menaikan harga BBM atas dalih subsidi BBM membuat bengkak anggaran APBN.

“Apabila dengan aksi ini tidak di indahkan oleh Pemerintah, kami dengan tegas meminta kepada kader IMM dan Rakyat Indonesia, untuk cerdas memilih Presiden di tahun 2024 nanti jangan pilih Presiden di partai yang Naikan Harga BBM Bersubsidi,” tegasnya.

Ini 5 poin hasil kajian kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Menantang Presiden untuk membatalkan kenaikan harga BBM

2. Mendesak Presiden untuk memprioritaskan masyarakat menengah kebawah.

3. Mendesak Presiden untuk menunda proyek IKN dan proyek Nasional lainnya, serta prioritaskan mensubsidi BBM.

4. Mendesak Presiden untuk turun tangan soal rancangan KUHP, dan minta agar pasal-pasal kontroversial direvisi.

5. Mendesak Presiden untuk mencopot Menteri Energi dan Sumber daya Mineral, Direktur Pertamina, Komisaris dan jajaran pengurus lainya.