Bogor, PULBAKET – Kenyataan dunia dan wajah pendidikan di Kota Bogor kembali menuai pertanyaan. Kemana anggaran dari program tebus Ijazah siswa sekolah di Kota Bogor.
Ketika para anggota dewan berkoar kiat untuk rakyat dan warga Kota Bogor ada Program Tebus Ijazah. Demi masyarakat kenyataannya saat tim investigasi mendatangi salah satu SD Negeri di Kecamatan Bogor Selatan.
Amat miris ijazah siswa SD Negeri Mulyaharja 2, baru di berikan hari ini, Selasa (18/10). Saat di temui di sekolah tersebut orang tua siswa yang telah di terima di SMP Bagus bulan lalu.
Menyatakan baru ada informasi dari sekolah SD Negeri itu bahwa ijazah anaknya bisa di ambil.
“Ya pak baru di ambil Ijazah anak saya hari ini karena baru beres. Dan anak saya bisa sejahterakan ke SMP Bagus dengan surat keterangan dari SD ini, kata ibu berhijab pada wartawan.
Sementara itu Kepsek mewakilkan guru kelas VI menjawab pertanyaan wartawan bahwa baru berikan hari ini karena memang baru beres tapi blangko memang sudah ada bulan lalu.
“Jadi saat itu kami ada kegiatan PPG dan pengisian Ijazah ini terganggu,” ujar guru kelas VI dengam wajah kikuk dan risih pada wartawan.
Bahkan dia merasa benar kalau pembagian Ijazah ini terlambat. Jauh dari jadwal waktu siswa tersebut mendaftar. Ke jenjang SMP dan membela diri bahwa dia sibuk pekerjaan.
Di lain hal pihak DPRD Kota Bogor menyatakan telah menganggarkan program tebus Ijazah pada warga dan siswa sekolah pada tahun ajaran baru 2022.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Karnain Asyhar menerangkan, laporan yang di minta oleh Komisi IV ini untuk melakukan evaluasi. Apakah program yang sudah di anggarkan tersebut telah berjalan maksimal atau belum.
“Kami minta laporan pelaksanaan program tebus ijazah tahun 2021. Berapa yang mengajukan, berapa yang terealisasi. By name by address. Ini untuk melakukan evaluasi apakah program ini berjalan dengan baik atau tidak,” ujar Karnain.
Dia menjelaskan, program tebus ijazah ini merupakan inisiatif gagasan dari DPRD Kota Bogor periode 2019-2024. Sehingga ia berharap program ini maksimal di eksekusi oleh dinas terkait.
“Program ini hasil dari aspirasi masyarakat yang masuk ke DPRD dan di ketok palu oleh Ketua DPRD Kang Atang Trisnanto. Berharap di jalankan secara maksimal dan tidak menyisakan anggaran,” ujarnya.
Karnain mendapatkan informasi gagalnya penebusan ijazah yang di tahan di sekolah-sekolah negeri. Terutama sekolah SMK Negeri.
Namun, di sisi lain, dia menyayangkan pihak-pihak sekolah yang tidak mau mengikuti program tebus ijazah karena takut bermasalah.
Hal tersebut, di katakan oleh Karnain, di karenakan para SMK Negeri ini sudah mendapatkan bantuan dari APBD Provinsi Jawa Barat. Sehingga, jika mereka mengambil bantuan juga dari APBD Kota Bogor, akan terjadi persoalan.
“Jadi lulusan 2020 ke bawah itu kan masih bayar biaya sekolah. Jadi masih ada kasus ijazah yang tertahan. Nah, saat kami sodorkan program ini. Pihak sekolah tidak berani ambil karena takut bermasalah. Ini menurut saya perlu kita selesaikan dan carikan solusinya.
“Harusnya kalau sudah dapat APBD Provinsi Ijazah siswa tidak di tahan,” lanjut Karnain.
Senada dengan Karnain, Wakil Ketua Komisi IV Said Mohammad Mohan berharap program tebus ijazah ini maksimal. Terserap karena banyak warga yang membutuhkan.
“Saat reses kemarin keluhan dari warga paling banyak ya soal tebus ijazah ini. Kami berharap program ini maksimal berjalan. Kalau perlu anggaran ini bisa di naikkan agar penerima manfaat juga bisa lebih banyak lagi,” ujar Mohan.
“Program tebus ijazah belum di jalankan. Masih menunggu selesainya PPDB. Untuk itu, ia menganjurkan kepada warga Kota Bogor. Yang memiliki persoalan dengan ijazah untuk mengajukannya,” ujarnya.
“Atau aparatur wilayahnya agar bisa mengakses program ini. Jika ada kendala, bisa juga di sampaikan keluhannya ke anggota dewan,” papar dia.
Penulis: Agus Subagja
Editor: Rieqhe
