Kemendagri Siapkan Strategis Perencanaan Pembangunan 2023-2025

PULBAKET, Bogor – Ditjen Bangda Kemendagri menggelar rapat dalam rangka koordinasi tersebut di hadiri oleh Perwakilan Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Rakor Bappeda Tahun 2022 bertujuan untuk menjaring informasi dan masukan terkait isu strategis pembangunan. Serta kebijakan strategis dalam menghadapi tantangan perencanaan kedepan.

Seperti akan berakhirnya periode perencanaan jangka panjang baik di tingkat nasional. Maupun daerah, kekosongan perencanaan akibat akan berakhirnya masa jabatan. Beberapa kepala daerah pada tahun 2023, dan persiapan pilkada serentak Tahun 2024.

Teguh menyampaikan terkait bagaimana mencapai Tujuan Pembangunan Nasional. Dalam hal ini adalah Sinkronisasi dan Harmonisasi antara rencana pembangunan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Provinsi/Kabupaten/Kota yang merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional.

“Bisa terlaksana jika antara pemerintah pusat dalam hal ini Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri. Dengan Pemerintah Daerah sering melakukan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan nasional,” ujar Teguh saat membuka acara tersebut.

Selain itu forum ini menjadi sangat strategis karena membahas agenda yang akan di laksanakan Pemerintah Pusat. Maupun Pemerintah Daerah hingga tahun 2025 serta menjaring isu. Dan permasalahan pada pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

“Mulai dari tahun 2023 hingga 2025 kita bersama akan memasuki tahun yang strategis. Di mana berbagai agenda penyusunan dokumen akan di laksanakan mulai dari penyusunan RPJPD 2025-2045.

*Yang di dahului evaluasi terhadap hasil RPJPD Tahun 2005-2025 sebagai pijakan dasar penyusunan dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045,” sambungnya.

Hasil pembahasan menjadi referensi utama bagi Kemendagri khususnya Ditjen Bangda. Untuk merumuskan berbagai kebijakan pembinaan serta berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga.

“Dalam rangka advokasi kebijakan dalam menjaga aspek kualitas dalam sinkronsasi perencanaan pusat dan daerah,” katanya.

Harapannya setelah forum ini di laksanakan akan memberikan gambaran kebutuhan Pemda dalam rangka menyempurnakan berbagai kegiatan stategis perencanaan pembangunan. Seperti Rakortekrenbang, Fasilitasi Perkada RKPD, dan Evaluasi Perda RPJPD dan RPJMD.

“Untuk menyambut pilkada serentak pada tahun 2024 yang menjadi momentum strategis bagi pemerintah Pusat serta pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota,” ujarnya.

Untuk itu Rakor Bappeda tahun 2022 ini menjadi penting dalam memetakan isu. Dan permasalahan sinkronisasi perencanaan pembangunan dalam upaya.

“Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas Menuju Indonesia Emas 2045,” tutupnya.