Puteri Komarudin Ingatkan Kades Hati-hati dan Transparan Kelola DD

Bekasi, PULBAKET – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mengingatkan kepala desa untuk hati-hati dan transparan dalam mengelola Dana Desa (DD). Apalagi pelaksanaan Undang-Undang Desa. Alokasi anggaran Dana Desa terus mengalami peningkatan.

Di ketahui, pada tahun 2015 lalu, alokasi DD masih di kisaran Rp20 triliun. Sementara tahun ini, melonjak hingga lebih dari tiga kali lipat menjadi sekitar Rp70 triliun.

“Bahkan, sekarang rata-rata APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) mencapai sekitar Rp1,6 miliar,” katanya saat Sosialisasi Peran, Tugas dan Fungsi BPK dan DPR dalam Pengelolaan Dana Desa di Bekasi pada Senin, 31 Oktober 2022.

Artinya, uang miliaran Rupiah ini terus di gelontorkan untuk mempercepat kemajuan dan pembangunan desa.

“Makanya, saya titip agar anggaran ini di kelola dengan sangat hati-hati dan bertanggung jawab. Untuk itu, Bapak/Ibu jangan sampai tergoda menyelewengkan dana ini, karena nantinya akan berurusan langsung dengan BPK dan aparat penegak hukum,” ujarnya.

“Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif antara BPK, DPR dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. Untuk bersama-sama mengoptimalkan pembinaan serta pengawasan atas pengelolaan DD. Dengan begitu bisa meningkatkan kualitas hidup manusia. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menanggulangi kemiskinan,” urainya.

Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Bekasi Dani Ramdan menyebutkan Pemkab Bekasi berkomitmen. Untuk memberikan perhatian lebih terhadap pengelolaan DD. Ini tercermin dari realisasi pagu anggaran yang telah mencapai 89,55 persen pada tahap I dan tahap II dari total pagu sebesar Rp264,55 miliar.

“Pada kesempatan yang baik ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi mengajak Bapak/Ibu Kepala Desa. Untuk turut serta berpartisipasi dan meningkatkan sinergitas dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam pengelolaan DD,” ucap Dani.

Baca Berita Lain Kami TMMD ke-115, Kodim 0311/ Pessel Resmi di Tutup

Turut hadir Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Paula Henry Simatupang. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Mohammad Nuh, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Dedi Supriyadi. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Para Pejabat Struktural serta Fungsional baik dari BPK. Maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Para Kepala Desa dan Sekretaris Desa se-Kabupaten Bekasi.