Aparat Desa Dan Pemprov Sulbar Tak Tau, LSM Kobra: Tanggul Penahanan Ombak Di Kire Itu Proyek Siluman

Aparat Desa dan Pemprov Sulbar Tak Tau, LSM Kobra: Tanggul Penahanan Ombak di Kire itu Proyek Siluman

Mamuju Tengah, PULBAKET – Kegiatan Proyek tanggul penahan ombak yang roboh di Pantai meresahkan masyarakat di Desa Kire, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat (Sulbar).

Kaur Perencanaan Desa Kire Sugandi yang mengantar wartawan dan Ketua LSM Kobra Kabupaten Polman Muhlis Nawawi mengatakan pekerjaan belum lama selesai, tanggul sudah roboh.

“Program pengusulan anggaran pembuatan Tanggul penahan ombak di anggarkan tahun 2019 / 2020,” katanya pada Rabu, 2 November 2022.

“Anggaran berapa dan dari Dinas mana tidak tau. Pihak terkait pun tak datang melapor ke Kantor Desa. Nanti ada masalah roboh tanggul pantai penahan ombak baru kami ketahui,” sambungnya.

Lanjutnya, sudah pernah ada tim dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Yang datang meninjau ke lokasi yang roboh.

“Tindak lanjut tidak ada dan dinas terkait mana. Kami tak tau,” kata Sugandi.

PLT Najir mantan Kepala Desa Kire pun tak tau adanya Proyek itu.

“Karena tak ada satu pengawas atau pemborong pemenang tender yang datang,” katanya.

Kepala Desa Kire Irham menuturkan dirinya pun tak pernah mengetahui ada pekerjaan tanggul penahan ombak.

“Setelah ada tanggul tersebut roboh. Baru saya tau serta dari laporan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Irham pekerjaan tersebut dari Provinsi. Silahkan Media dan LSM pertanyakan dinas mana yang mengerjakan.

“Saya sebagai Kepala dan aparat Desa tak tau dari Dinas mana dan anggaran berapa. Papan Proyeknya saja enggak pernah ada yang melihat,” tegasnya.

Ketua LSM Kobra Kabupaten Polewali Mandar Muhlis Nawawi mengatakan pihaknya akan investigasi. Ke Dinas terkait di Provinsi Sulbar bersama awak media untuk mencari tau. Dari Dinas mana dan anggaran proyek tanggul.

“Kenapa tidak satu pun aparat Desa dan Camat yang mengetahui. Adanya proyek tanggul di daerahnya. Setelah ada kerusakan atau roboh baru di ketahui. Ini sangat mengherankan,” ucapnya.

Ia pun mengaku bersama awak media telah mendatangin kantor PUPR di Bidang PSDA, kantor Kelautan yang membidangin. Tapi jawabannya pun tidak mengetahui.

“Pihaknya minta aparat penegak hukum telusuri dari mana proyek itu,” katanya.